Blokade mahasiswa dan warga di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat yang berujung tindakan represif aparat dikecam sejumlah pihak. Termasuk dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).
"Kami menuntut usut tuntas semua pihak yang terlibat dalam aksi penembakan yang mengakibatkan korban jiwa dari mahasiswa dan masyarakat," Kata Ketua Umum PB HMI Noer Fajriansyah di Sekretariat PB HMI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Ahad (25/12).
Noer meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mencopot Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Kapolda NTB Brigadir Jenderal Polisi Arif Wachyunandi dari jabatan atas insiden ini. Mereka juga minta pertanggungjawaban kedua petinggi polisi terkait pelanggaran HAM yang dilakukan aparat di lapangan.
Noer juga mendesak Presiden Yudhoyono segera mengevaluasi Bupati Kabupaten Bima terkait pemberian izin Eksplorasi Pertambangan Mangan PT Sumber Mineral Nusantara. Pemberian ijin terindikasi merugikan dan mematikan lahan pertanian warga Bima. Ia pun meminta Komnas HAM turun tangan.
"Kami juga meminta Komnas HAM segera melakukan investigasi komprehensif terhadap aksi penembakan yang dilakukan aparat Polda NTB yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa," tutur Noer. Dia mengingatkan aksi warga ini adalah puncak kemarahan karena tuntutan pencabutan izin eksplorasi pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara SK nomor 188/45/357/004 tahun 2010 yang dikeluarkan Bupati Bima tidak pernah digubris pemerintah.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar